DPD LDII BANTUL Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Bantul (30/4). Pengurus DPD LDII Kabupaten Bantul menghadiri undangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bantul pada kegiatan Forum Komunikasi Organisasi Kemasyarakatan (Forkom Ormas). Kegiatan berlangsung di rumah makan Mbah Manto Parangkusumo, Kretek, Bantul pada Kamis (24/4).
Hadir sebagai narasumber kegiatan, Sekretaris Badan Kesbangpol Bantul Suparmadi, S.IP., M.Si., Ketua Komisi A Jumakir, Kapolres Bantul diwakili Ipda Zaenal Mustaqim, dan Binda Posda Bantul Nugroho Pramuharso, S.E. Adapun peserta merupakan perwakilan ormas di Kabupaten Bantul termasuk LDII yang dihadiri wakil ketua Alek Rahmad Hasyi, S.I.P. dan wakil bendahara Drs. Karjana.
Pada kesempatan itu, Suparmadi menyinggung isu efisiensi anggaran yang menjadi isu hangat akhir akhir ini. Diawali oleh Presiden Prabowo hingga tingkat provinsi, kabupaten, kapanewon dan desa. “Tupoksi tetap jalan meski ada efisiensi,” ujarnya.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi A DPRD Bantul Jumakir mengatakan bahwa anggota dewan tetap berkomitmen agar pemerintah bisa menjalankan tupoksi walaupun ada efisiensi. “Sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Sebagai gambaran, ada beberapa contoh efisiensi. Misalnya di Badan Kesbangpol Kabupaten Bantul anggaran 2 miliar setelah efisiensi maka dipotong 700 juta rupiah. Selanjutnya upacara kenegaraan diserahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing masing kecuali upacara peringatan HUT RI dan hari jadi bantul yang masih dipegang badan kesbangpol.
“Juga ada contoh lain yaitu BIN, anggaran 37 triliun rupiah setelah efisiensi jadi 5 triliun rupiah saja. Itu anggaran secara nasional dan luar negeri,” pungkasnya.
Terpisah, menanggapi diskusi tersebut Ketua DPD LDII Bantul Nanang Dwi Antoro, S.I.P. menyambut baik program efisiensi tersebut. Menurutnya, efisensi anggaran pemerintah merupakan kebijakan presiden yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara, serta mengalokasikan anggaran ke program-program prioritas.
“Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Nanang.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai warga negara tentu menyambut baik kebijakan tersebut dan berharap bahwa realokasi atas anggaran efisiensi bisa memberikan dampak positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (alek/*)
