DPD LDII BANTUL Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) IX LDII 2021 pada hari Rabu dan Kamis, 7 dan 8 April 2021.
Mengingat masih dalam masa pandemi covid-19, acara dilakukan secara luring terbatas dan daring.
Secara Luring dipusatkan di studio Pondok Minhajurrosyidin Jakarta Timur dan secara daring melalui studio mini Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII di 33 provinsi se-Indonesia dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Untuk Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LDII Kabupaten Bantul mengikuti secara online dari Studio Mini di Srandakan, Bantul.
Kegiatan yang diikuti oleh 3750 peserta ini dibuka oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo secara online dari Istana Negara Jakarta. Hadir pada kesempatan ini, Menteri Agama RI, Menteri Sekretaris Negara RI, Anggota DPR RI, Gubernur dan Bupati/Walikota beberapa daerah, Ketua dan Pengurus DPW seluruh provinsi se-Indonesia, Ketua dan Pengurus DPD seluruh kabupaten/kota se-Indonesia, Ketua dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia serta undangan lainnya.
Ditemui saat istirahat siang, Ketua DPD LDII Kabupaten Bantul, Nanang Dwi Antoro, SIP menyampaikan bahwa warga di wilayah Bantul siap mendukung 8 program LDII seperti yang disampaikan Ketua Umum DPP LDII, , Ir. H. Christanto Santoso, M.Sc , saat pidato laporan Munas. “Wilayah Bantul sangat sesuai dan potensial untuk mendukung 8 program DPP LDII”, ungkap Nanang.
Secara terpisah, Dewan Penasihat DPD LDII Kabupaten Bantul, H. Sujiyar S. Pd menyampaikan bahwa 8 program yang disampaikan diatas, juga akan diterapkan di wilayah Bantul sebagai ujud dukungannya terhadap pembangunan pemerintah daerah. Perincian 8 program DPP LDI iniI meliputi : kebangsaan, keagamaan, pendidikan, ekonomi, pangan dan lingkungan hidup, kesehatan, teknologi digital dan energi baru terbarukan.
Perlu diketahui bahwa Munas ini bertujuan untuk memilih kepengurusan DPP LDII masa bakti 2021_2026, penetapan program kerja dan rekomendasi program kepada pemerintah. Tema yang diambil, yakni “Penguatan SDM Profesional Religius Untuk Ketahanan dan Kemandirian Bangsa Menuju Indonesia Maju”.
